MIU Login

FTIK UIN Malang dan DPR RI Perkuat Sinergi Wujudkan Pendidikan Islam Berkeadilan dan Bermutu

FTIK INSIGHT – Probolinggo. Pendidikan Islam yang bermutu membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan lembaga pendidikan. Pemerataan anggaran, fasilitas belajar yang layak, perlindungan hak peserta didik, serta tata kelola pembelajaran yang inklusif menjadi bagian penting dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam Workshop Sinergi DPR RI dan Universitas dalam Mewujudkan Pendidikan Islam Berkeadilan, Inklusif, dan Bermutu yang digelar melalui program Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) di Sapia, Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung diikuti sekitar 250 peserta dari unsur masyarakat umum. Workshop menghadirkan Anggota DPR RI Komisi VIII, H. Syaiful Nuri, serta Drs. A. Zuhdi, M.A., selaku Ketua Unit Pengembangan Konseling Mahasiswa. Forum ini menjadi ruang penguatan perspektif mengenai bagaimana kebijakan publik dan keahlian akademik perguruan tinggi dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam.

Dalam keynote speech, H. Syaiful Nuri menegaskan pentingnya fungsi pengawasan dan penganggaran Komisi VIII DPR RI dalam mengawal terwujudnya sistem pendidikan Islam yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran legislatif tidak hanya berkaitan dengan penyusunan kebijakan, tetapi juga memastikan alokasi anggaran dan berbagai program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan lembaga pendidikan serta masyarakat. Sebagai perwakilan Daerah Pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Probolinggo, ia menyoroti pentingnya pemerataan alokasi anggaran, peningkatan mutu madrasah, dan pemenuhan akses pendidikan yang inklusif tanpa membedakan latar belakang peserta didik.

Keadilan pendidikan, sebagaimana ditekankan dalam pemaparannya, perlu diwujudkan melalui kemudahan memperoleh fasilitas belajar yang layak, perlindungan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, serta keberpihakan anggaran kepada madrasah dan pondok pesantren di daerah. Dengan dukungan yang tepat, lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saingnya. H. Syaiful Nuri juga mendorong kolaborasi berkelanjutan antara DPR RI, perguruan tinggi keagamaan seperti UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Kementerian Agama, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan agar regulasi dan bantuan pemerintah tepat sasaran serta mampu menghadirkan layanan pendidikan Islam yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Dari perspektif akademik dan pengembangan pendidikan, Drs. A. Zuhdi, M.A. memaparkan kerangka metodologis serta langkah praktis untuk mengintegrasikan prinsip keadilan, inklusivitas, dan mutu ke dalam tata kelola maupun kurikulum pendidikan Islam. Ia menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penggerak inovasi pedagogis sekaligus pendamping akademik bagi satuan pendidikan keagamaan di daerah. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan strategi pembelajaran yang ramah terhadap keberagaman kemampuan peserta didik, penguatan kompetensi pendidik dalam merespons kebutuhan khusus siswa, serta penerapan penjaminan mutu lembaga pendidikan secara transparan.

Pembelajaran inklusif menuntut kesiapan lembaga dan pendidik untuk memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik serta kebutuhan yang beragam. Karena itu, strategi pembelajaran perlu dirancang agar semua anak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, berkembang, dan mencapai potensi terbaiknya. Drs. A. Zuhdi juga menegaskan bahwa sinergi antara keahlian akademisi perguruan tinggi dan fungsi regulasi DPR RI menjadi fondasi penting dalam merumuskan model pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademis dan spiritual, tetapi juga menjamin keadilan sosial serta kesetaraan akses pendidikan.

Workshop ini mempertegas bahwa peningkatan mutu pendidikan Islam harus dibangun melalui kerja bersama. Kebijakan dan dukungan anggaran perlu diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan lembaga pendidikan, sementara perguruan tinggi berperan menyediakan penguatan keilmuan, inovasi pembelajaran, dan pendampingan akademik. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Melalui program Ngopi, FTIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terus membuka ruang pertemuan antara gagasan akademik, kebijakan publik, dan kebutuhan nyata masyarakat.

Kolaborasi semacam ini diharapkan mampu mendorong satuan pendidikan Islam untuk mengembangkan tata kelola yang lebih baik, meningkatkan kompetensi pendidik, serta menghadirkan pembelajaran yang menghargai keberagaman. Pada akhirnya, pendidikan Islam yang berkeadilan bukan hanya tentang membuka pintu sekolah bagi semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang layak dan kesempatan berkembang tanpa diskriminasi. Sinergi DPR RI dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah penting untuk mengubah komitmen tersebut menjadi kerja nyata dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.[iz]

Email : fitk@uin-malang.ac.id
Website: ftik.uin-malang.ac.id
Instagram : ftikuinmlg
Tiktok : ftik.uinmalang
Youtube : fitkuinmlg
Layanan :
– WA : 0816561337 (15. Layanan FITK)
– Link mobile : dumas.uin-malang.ac.id (15. Layanan FITK)

Berita Terkait